Profil Direktorat Jenderal Penataan Agraria

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020, Bab VII Pasal 289, Direktorat Jenderal Penataan Agraria mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, dan penataan wilayah pesisir, pulau – pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 289, Ditjen Penataan Agraria menyelenggarakan fungsi:

  1. Perumusan kebijakan di bidang redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
  3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
  4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
  5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
  6. Pelaksanaan administrasi Ditjen Penataan Agraria
  7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala

Direktorat Jenderal Penataan Agraria terdiri atas:

  1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
  2. Direktorat Landreform;
  3. Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat;
  4. Direktorat Penatagunaan Tanah;
  5. Kelompok Jabatan Fungsional;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional;