Profil Pejabat Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Agraraia dan Direktur


A. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Agraria

Awaludin, S.H., M.H., lahir di Cilacap 17 Juli 1966 dan saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Direktur Jenderal Penataan Agraria di Direktorat Jenderal Penataan Agraria. Beliau menimba ilmu Sarjana Strata 1 bidang Hukum dii Universitas Gadjah Mada tahun 1990 dan melanjutkan pendidikan magister bidang Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia pada tahun 2005. Mengawal karier sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2018 dan terakhir beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa tahun 2018.

Dalam menunjang kariernya, beliau mengikuti banyak pelatihan dan pendidikan baik diklat struktural maupun diklat funsgsional/teknis. Pendidikan Diklat Struktural yang pernah beliau ikuti adalah Diklat Prajabatan Tingkat III (1992), Diklat ADUM Angkatan V (1996), Diklat PIM Tingkat II Angkatan V (2002), dan Diklat PIM Tingkat II Angkatan XXXIV (2012). Diklat fungsional/teknis yang sudah beliau ikuti adalah Kursus Dasar Pertanahan (1995), Diklat Teknis Pertanahan Lanjutan Tingkat II Angkatan I (2001), Bimbingan Tekntis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2001), Bendarwan (2004), Mediasi (2014) dan Diklat Sistem Pengedalian Intern Pemerintahan (2016).

Kemampuan kepemimpinannya dan penguasaan aspek pertanahan beliau sempat menjabat sebagai Kepala Kantor sebanyak 5 kali, yaitu : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai (2006), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone (2011), Kepala Kantor Penrtanahan Kabupaten Luwu (2011), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreg Rappang (2016) dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa (2018).

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Agraria beliau menyampaikan pesan penting bahwa “Reforma Agraria menjadi jembatan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah serta mengurangi kesenjangan kesejahteraan rakyat”.

B. Direktur Landreform

Sudaryanto, S.H., M.M., lahir di Gunung Kidul, 11 Agustus 1966 dan pada tanggal 26 Agustus 2019 sampai sekarang menjabat sebagai Direktur Landreform di Direktorat jenderal Penataan Agraria. Pada tanggal 27 Mei 2020 – 2 Desember 2020 beliau sempat memegang amanh untuk menjadi Plh. Direktur Jenderal Penataan Agraria dan juga sempat merangkap sebagai Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Agraria.

Sebelumnya, Sudaryanto pernah menimba ilmu di Universitas Islam Nusantara sebagai Sarjana Hukum dan Melanjutkan untuk jenjang Magister Manajemen SDM di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2001. Untuk menunjang kemampuannya, Sudaryanto juga aktif mengikuti pelatihan baik struktural diantaranya adalah Diklat Adum (1997), Diklat PIM Tingkat IIII (2007) dan Diklat PIM II. Sedangkan DIklat PIM II beliau sudah aktif dalam pendidikan dan pelatihan diantaranya Diklat Manajemen Penyelesaian Pelanggaran Disiplin PNS (2003), Diklat SPIP (2013) dan Kursus Tata Guna Tanah (1987).

Kemampuan, kepemimpinan, manajerial dan penguasaan aspek pertanahan Sudaryanto sudah sempat 3 (tiga) kali memimpin kantor pertanahan, yaitu : Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi (2011), Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang (2012), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muko-Muko (2009) dan 1 (satu) kali menjadi pimpinan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat serta 1 (satu) kali menjadi pimpinan Direktur Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (2016). Selain itu, beliau juga sempat menjadi Kepala Subdirektorat Konflik Tanah dan Ruang Wilayah I (2016), Kepala Bagian Administrasi Umum STPN (2006), Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Tangeran (2002) dan Kepala Seksi Pengaturan Pengusaan Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon (1999).

Dalam kesuksesan dan keaktifannya beliau sudah banyak menerima penghargaan dan tanda jasa dari berbagai macam instansi diantaraanya adalahan Satyalancana Karya Satya X Tahun (2005,2010,2017), Apresiasi terhadap layanan One Day Service Larasita dan Geo KKP Kantor Pertanahan Kota Tangerang (2013), Apresiasi terhadap terobosan pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang (2013), Apresiasi terhadap layanan prima di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang (2013), Apresiasi kinerja terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dalam keikutsertaan Kompetensi Layanan Publik Internasional UNSPA (United Nation Service Public Award) (2014), Apresiasi kinerja terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dalam keikutsertaan Kompetensi Layanan Publik Internasional UNSPA (United Nation Service Public Award) (2015), Apresiasi kinerja terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dalam keikutsertaan Kompetensi Layanan Publik Internasional UNSPA (United Nation Service Public Award) (2015), Apresiasi kinerja terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dalam keikutsertaan Kompetensi Layanan Publik Internasional UNSPA (United Nation Service Public Award) (2016), Apresiasi atas Penganugerahan TOP 99 Kompetisi SINOVIK Inovasi LASAMI “Layanan Sabtu Minggu” Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang (2016), dan masih banyak penghargaan yang sudah beliau peroleh.

Dalam menjalankan Reforma Agraria, beliau salah satu yang memiliki peran penting dalam menjalankan pelaksanaan Reforma Agraria melalui Redistribusi Tanah dan menyampaikan pesan bahwa “Reforma Agraria tidak hanya sebatas penataan asset, namun juga penataan aksesnya, sehingga dapat menurunkan gini rasio kesenjangan kepemilikan tanah dan terjadinya peningkatan penghasilan bagi penerima manfaat sebagai outcome Reforma Agraria”.


C. Direktur Penatagunaan Tanah

Sukiptiyah, S.P., M.SI., lahir di Malang, 06 Agustus 1969 dan pada tahun 2019 hingga sekarang beliau menjabat sebagai Direktur Penatagunaan Tanah di Direktorat Jenderal Penataan Agraria. Ibu Sukiptiyah sebelumnya menempuh pendidikan di Institut Pertanian Bogor sebagai Sarjana Ilmu Tanah kemudian melanjutkan pendidikan Master di Universitas Indonesia untuk Ilmu Perencanaan Kebijakan Publik dan melanjutkan pendidikan S3 di bidang Ilmu Perencanaan Pembangunaan Wilayah dan Perdesaan yang sekarang masih menempuh jenjang pendidikan S3. Dalam menunjang kemampuannya Ibu Sukiptiyah menempuh pendidikan dan pelatihan dari internal Kementerian diantaranya adalah Diklat PIM TK.IV tahun 2007 dan Prajabatan Tingkat III Tahun 19996.

Selain itu, beliau juga sudah beberapa kali menempuh diklat teknis/ fungsional diantaranya Pendidikan Dasar Pertanaha (KDP) Tingkat II, Penddikan dan Pelatihan Substantif Spesialisasi Pengadaan Barang/Jasa Kelas Regular Angkatan I, International Center for Land Policy Studies and Training in Taiwan, Pelatihan Penilaian Amdal, Pelatihan Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terdapu, Aktif dalam Seminar Peranan Geomatika dalam Mendukung Infrastruktur data Spasial Nasional untuk Mempercepat Pembangunan Daerah, Dan Program Sertifikasi Pengelolaan Simpan Pinjam Koperasi Tingkat Dasar.

Kemampuan dalam kepimpinan, manajerial dan penguasaan aspek pertanahan beliau sudah beberapa kali memimpin di beberapa formasi kepemimpinan diantaranya Kepala Subdirektorat Data dan Neraca Penatagunaan Tanah (2017), Kepala SeksI Penataan Wilayah Pesisir (2016), Kepala Seksi Program dan Data (2014), Kepala Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Wilayah (2013) dan Kepala Seksi Kawasan Perdesaan (2006). Berbagai bentuk Penghargaan dan Tanda jasa sudah beliau dapatkan diantaranya adalah Satyalanca Karya Satya tahun 2017 dan tahun 2018.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Direktur Penatagunaan Tanah beliau memiliki peran dalam menyukseskan Reforma Agraria dan beliau menyampaikan pesan “Reforma Agraria harus didukung dengan penggunaan tanah yang efektif, efisien, berhasil guna dan berdaya gunda sehingga dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.


D. Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat

Ir. Andri Novijandri, lahir di Purwakarta tanggal 2 November 1964 dan sekarang beliau menjabat sebagai Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat. Beliau menempuh pendidikan Sarjana Strata 1 dibidang ilmu Geodesi Institut Teknologi Bandung. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah (2018), Direktur Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (2017), Kepala Subdirektorat Pengelolaan Data Dasar (2017), Kepala Subdirektorat Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Nasional Wilayah I (2016), Kepala Subdirektorat Terestris dan Citra Penginderaan Jauh (2013), Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan (2011), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung (2007), Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali (2006), Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Badung (2000), dan Kasi Pendaftaran Tanah dan SIstem Informasi Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali (1998).

Selain itu, beliau juga sudah beberapa kali menempuh diklat teknis/ fungsional diantaranya Pendidikan Dasar Pertanaha (KDP) Tingkat II, Penddikan dan Pelatihan Substantif Spesialisasi Pengadaan Barang/Jasa Kelas Regular Angkatan I, International Center for Land Policy Studies and Training in Taiwan, Pelatihan Penilaian Amdal, Pelatihan Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terdapu, Aktif dalam Seminar Peranan Geomatika dalam Mendukung Infrastruktur data Spasial Nasional untuk Mempercepat Pembangunan Daerah, Dan Program Sertifikasi Pengelolaan Simpan Pinjam Koperasi Tingkat Dasar.

Dalam menunjang karier, beliau sudah banyak mengikuti pendidikan dan pelatihan baik Pendidikan Struktural maupun teknis/fungsional. Diklat structural yang sudah beliau tempuh adalah Sepadyanas/Spama/Diklat Pimpinan Tk III (2001), Diklat ADUM (1997) dan Prajabatan Tingkat III (1990). Sedangkan Diklat teknis/fungsional yang sudah beliau tempuh adalah Kursus Dasar Pertanahan Tingkat II (1990), Diklat Dasar Mediasi (2008), Diklat PPNS BPN (2008) dan Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (2014).

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Direktur Penatagunaan Tanah beliau memiliki peran dalam menyukseskan Reforma Agraria dalam hal meingkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Pemberdayaan Tanah Masyarakat dan beliau menyampaikan pesan “Guna mendukung Reforma Agraria, perlu dikembangkanmodel pemberdayaan yang melibatkan masyarakat dan stakeholder lainnya (termasuk melibatkan offtaker) dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat”.